SYARAT-SYARAT DALAM NIKAH MUTÁH
I. Adanya Ijab Qabul dengan menggunakan dua kata yang dapat menunjukan atau menimbulkan pengertian yang dimaksud dan rela dengan pernikahan mut’ah dengan cara yang dimengerti kedua belah pihak. Dengan demikian, maka tidak sah dengan hanya sekedar adanya perasaan rela dalam hati dari kedua belah pihak (suami dan isteri) atau dengan saling memberi (sesuatu) sebagaimana yang berlaku pada kebanyakan akad (transaksi) atau dengan tulisan ataupun pula dengan isyarat (kecuali) bagi orang yang bisu.
II. Mengerti dengan yang dimaksudkan dari kata-kata:
• Aku mut’ahkan (Matta’tu)
• Aku nikahkan (Ankahtu)
• Aku kawinkan ( Zawwajtu)
Dengan demikian, maka tidak sah hanya dengan sekedar menggerakan lidah mengucapkan kata-kata di atas (tanpa mengerti maksudnya) namun harus sadar, bahwa dengan pengucapan kata-kata tersebut memang berkeinginan untuk mewujudkan hubungan perkawinan yang khusus sesuai dengan pengertian nikah mutah. Diperkenankan mempergunakan kata-kata lain yang dapat mengungkapkan pengertian yang sama dengan kata-kata di atas dan bias dimengerti serta diterima oleh yang bersangkutan.
III. Ijab dan Qabul harus dengan bahasa arab bagi yang mampu mengucapkannya walaupun (kedua pihak) melalui sistem perwakilan. Bagi yang tidak mampu berbahasa arab, diperkenankan menggunakan bahasa lain dengan syarat pengertiannya sama dengan yang dimaksud dalam bahasa arabnya.
IV. Pengucapan Ijab dari pihak isteri dan Qabul dari pihak suami bisa dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan atau melalui perwakilan masing-masing.
V. Kalimat Ijab harus mendahului Qabul bila kalimat Qabul mempergunakan lafadz :
• Aku terima ( Qobiltu)
VI. Kalimat Ijab diperkenakan hanya dengan mempergunakan salah satu dari tiga macam lafadz:
• Aku mut’ahkan (Matta’tu)
• Aku nikahkan (Ankahtu)
• Aku kawinkan (Zawwajtu)
Nikah mut’ah menjadi tidak sah bila mempergunakan kalimat yang lain seperti:
• Aku milikkan (Malakktu)
• Aku berikan (Wahabtu)
• Aku sewakan (Ajjartu)
Adapun kalimat Qabul, maka cukup dengan mempergunakan kalimat apa saja yang sekiranya dapat menimbulkan pengertian rasa rela dengan Ijab yang diterimakannya, seperti:
• Aku terima Mut’ah…..(Qabiltu Mut’atah…)
• Aku terima kawin…..(Qabiltu Tazwij…..)
• Aku terima nikah……(Qabiltu Nikahah…..)
Dan pernikahan tetap sah seandainya diringkas saja dengan kalimat seperti:
• Aku terima (Qobiltu)
• Aku rela (Rodhitu)
Seandainya terbalik, suami yang mengucapkan Qabul terlebih dahulu dengan berkata:
“Aku mengawinimu dengan mas kawin sekian…..dan untuk jangka waktu sekian….”.
maka pernikahan tersebut tetap sah.
VII. Menyebutkan Mahar (mas kawin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (suami-isteri) dan menentukan kadarnya, baik dari segi bentuknya maupun jumlahnya dengan cara-cara yang dapat menghilangkan kesalah fahaman. Selain itu, mahar tersebut harus milik dari suami itu sendiri yang diperolehnya secara halal baik sedikit ataupun banyak bahkan meskipun berupa segenggam makanan.
VIII. Menyebutkan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik lama maupun sebentar saja dan pula harus disepakati bentuk waktunya, seperti berapa hari, bulan atau tahun secara tegas dan jelas sehingga tidak bisa lebih atau kurang dari jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, dan pula harus ditentukan macam kalender yang diinginkan, apakah Masehi atauHijriyah.
IX. Antara suami isteri yang kawin mut’ah tidak boleh masih dalam ikatan muhrim, baik karena adanya nasab dan garis keturunan secara langsung ataupun tidak langsung, seperti Bibi baik dari pihak ibu ataupun bapak, atau karena ikatan mertua seperti ibu isteri, isteri bapak, isteri anak, atau anak tiri yang ibunya telah dikawininya dan disetubuhinya, atau wanita yang masih bersuami atau pula wanita yang sudah dicerai atau ditinggal mati suaminya namun belum habis masa iddahnya.
X. Wanita yang dikawini secara Mut’ah harus ber’iddah terhitung setelah habisnya masa perkawinan yang telah disepakati sebelumnya, atau bila seandainya suaminya telah menghibahkan masa mut’ahnya kepadanya sehingga tanpa perlu adanya perceraian karena si wanita akan langsung berpisah dari suaminya itu dan tidak boleh rujuk kembali, maka dalam hal ini ‘iddahnya adalah sebagai berikut:
a) Apabila si isteri sudah pernah disetubuhi, dan dia bukan anak kecil dan bukan pula wanita tua yang sudah tidak berhaid lagi, maka ‘iddahnya adalah dua kali haid (menstruasi) dengan catatan, bahwa haidnya berlaku secara teratur.
b) Apabila umurnya sudah mencapai masa haid (+ 9 – 10 th), namun belum juga berhaid, maka haidnya adalah 45 hari.
c) Apabila sedang dalam keadaan hamil, maka ‘iddahnya dipilih yang paling lama di antara dua hal:
• Melahirkan
• 4 bulan 10 hari.
Dalam hal ini, Nikah Mut’ah itu sama saja dengan yang berlaku pada nikah biasa. Nikah Mut’ah diperkenankan dengan wanita Ahli kitab. yaitu wanita Nasrani, dan Yahudi, namun tidak diperkenankan dengan wanita musyrik, dan yang telah murtad (keluar) dari Islam.
XI. Pada nikah mut’ah, tidak diperkenankan mengumpulkan (mengawini) dua wanita bersaudara sekaligus, sama seperti yang berlaku pada nikah biasa. Dan juga tidak diperkenankan menikahi seorang Bibi bersama-sama dengan keponakannya, baik dari pihak saudara laki-laki ataupun perempuan kecuali atas izin dan perkenaan dari si bibi tersebut.
XII. Dengan adanya akad nikah, si isteri sudah mempunyai hak pemilikan secara penuh atas mas kawin sehingga bila dia memintanya maka si suami harus segera memberikannya. Kedua belah pihak tidak saling mewarisi harta-benda masing-masing kecuali apabila keduanya sudah membuat persyaratan atau perjanjian sebelumnya pada saat pelaksanaan akad nikah, maka dalam hal ini keduanya mempunyai hak waris sesuai dengan isi persyaratan atau perjanjian yang telah disepakati tersebut.
XIII. Suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri kecuali bila si isteri telah mensyaratkan adanya nafkah pada saat pelaksanaan akad nikah dan disetujui, maka suami harus memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk dan jumlah sesuai dengan isi persyaratan yang telah disetujuinya.
XIV. Pihak yang berhak memberikan akad nikah (isteri) harus sudah baliqh, berakal, mengerti maksudnya dan memang sengaja ingin mengadakan nikah Mut’ah, yakni ketika ia mengatakan kalimat : Matta’tu (Aku mut’ahkan) atau Ankahtu (Aku nikahkan) atau Zawwajtu (Aku kawinkan). Maka ia itu memang berkeinginan untuk mewujudkan nikah mutah yang dimaksud secara nyata dan bukan hanya merupakan ungkapan cerita yang bersifat fiktif (seperti dalam drama). Pihak yang menerima akad nikah (suami) juga harus sudah baliqh, berakal dan ketika mengucapkan kalimat : “Aku terima…’’ Maka, ia harus bersungguh-sungguh memang mau menerima apa yang diucapkan oleh si pemberi akad (isteri) dan berkeinginan untuk mewujudkannya secara nyata. Dalam hal ini, nikah mut’ah tidak berbeda dengan yang berlaku pada nikah biasa.
XV. Masing-masing dari suami isteri yang bersangkutan harus tertentu, dalam arti harus jelas dan tidak kabur dengan orang lain yang bukan pasangannya, baik nama, gelar maupun sifatnya.
XVI. Pelaksanaan Ijab dan Qabul harus berlangsung secara beruntun, dan tidak boleh terpisahkan pada saat pelaksanaan akad nikah dan harus terlaksana tanpa menunggu keberadaan suatu syarat atau terkait dengan datangnya waktu tertentu. Kemudian nikah mutah tersebut bisa terlaksana dengan adanya penyelesaian secara langsung oleh suami isteri yang bersangkutan, dan setelah kedua belah pihak bersepakat perihal penentuan waktu dan mas kawin maka si isteri harus berkata kepada suami (bisa memilih satu dari tiga kalimat berikut) :
Matta’tu nafsi minka = “Aku mut’ahkan diriku kepadamu” atau
Zawwajtu nafsi minka = “Aku kawinkan diriku kepadamu” atau
Ankahtu nafsi minka… ‘ala maharin qodruhu mi’ata dinar minal aan ila asro siniin =
“Aku nikahkan diriku untukmu dengan mas kawin sebesar seratus dinar (misalnya, bisa lebih atau kurang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak) dari sekarang sampai sepuluh tahun (misalnya, bisa lebih atau kurang sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak) kemudian suami menjawab (bisa memilih satu dari kalimat berikut ini) :
Qobiltu mut’atah…= Aku terima mut’ahnya…
Qobiltu tazwij….= Aku terima kawinnya….
Qobiltu nikah….linafsi minka ala mahril ma’lum wal ajalil maklum…=
“Aku terima nikahnya…darimu untuk diriku dengan mas kawin dan tempo waktu (sesuai kesepakatan bersama) yang telah dimaklumi”
Akad nikah mut’ah bisa dilaksanakan melalui wakil dari kedua mempelai, atau melalui wali dari masing-masing mempelai, atau pula melalui wakil dari mempelai wanita dengan calon suaminya dan sebaliknya. Pelaksanaan akad nikah melalui perwakilan atau perwalian tersebut tidak berbeda tata-caranya dengan yang dilaksanakan secara langsung oleh kedua mempelai sebagaimana telah disebutkan di atas.
Karya As-Sayid Amir Muhammad Al-Kadzimi Al-Quzwayni
Diterjemahkan dari buku “Al-Mut’ah Baina Al-Ibaahah wal Hurmah
Tampilkan postingan dengan label Fiqih. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Fiqih. Tampilkan semua postingan
Senin, 27 Desember 2010
Rabu, 21 Juli 2010
Hukum-hukum khumus (disesuaikan dengan fatwa Rahbar Hf)
Masalah-1: Hal-hal yang wajib dikhumusi
Ada tujuh perkara yang wajib dikeluarkan khumusnya:
1. Kelebihan bersih dari biaya hidup setahun.
2. Barang tambang.
3. Harta karun.
4. Hasil rampasan perang.
5. Mutiara yang diperoleh dengan cara menyelam.
6. Harta halal yang bercampur dengan harta haram.
7. Tanah yang dibeli oleh kafir dzimmiy dari seorang muslim.
Masalah-2: Permulaan tahun khumus
Permulaan tahun khumus bagi pegawai atau pekerja adalah tanggal pertama kali ia menerima gaji bulanan. Adapun bagi pedagang adalah ketika mulai melakukan jual-beli.
Masalah-3: Khumus tabungan
Apabila seseorang menabung uang gaji atau hasil keuntungannya untuk tujuan membeli atau membangun rumah tempat tinggalnya, atau untuk membeli tanah yang ia perlukan untuk membangun rumah, maka ketika uang terebut telah sampai masa satu tahun wajib ia kelurkan khumusnya.
Masalah-4: Khumus bahan bangunan
Apabila seseorang membeli bahan-bahan bangunan untuk membangun sebuah rumah untuk tempat tinggalnya yang layak dan sesuai dengan status sosialnya, maka ia tidak diwajibkan mengeluarkan khumusnya, walaupun ia membangun rumah tersebut secara berangsur-angsur.
Masalah-5: Khumus kendaraan dll
Kendaraan atau barang-barang lainnya yang dibeli seseorang, apabila melebihi status sosialnya, wajib dikeluarkan khumusnya.
Misalnya si A jika ia ingin membeli mobil, maka mobil yang sesuai dengan status sosialnya adalah mobil yang seharga Rp.100 juta. Tetapi jika ia membeli mobil yang harganya Rp.200 juta, maka dalam hal ini ia diwajibkan mengeluarkan khumus mobil tersebut yaitu sebanyak 20 juta rupiah (bukan 40 juta rupiah).
Masalah-6: Khumus tanah
Tanah yang dibeli seseorang untuk membangun rumah, tidak wajib dikhumusi, apabila: a). Rumah itu merupakan kebutuhannya. b). Rumah itu sesuai dengan status sosialnya. c). Tanah itu ia beli dengan uang gaji atau keuntungan usahanya pada tahun tersebut (bukan uang simpanan yang telah sampai masa satu tahun).
Adapun tanah yang ia beli untuk tujuan dijual, maka wajib ia keluarkan khumusnya apabila ia beli dengan uang gaji atau keuntungan usahanya.
Masalah-7: Khumus makanan
Bahan-bahan makanan (seperti beras, gula, teh, dll) yang dibeli dengan uang gaji atau hasil keuntungan, apabila masih tersisa setelah masa satu tahun, wajb dikeluarkan khumusnya.
Masalah-8: Khumus hadiah
Hadiah yang diterima oleh seseorang dan sesuai dengan status sosialnya, tidak wajib dikhumusi. Tetapi apabila hadiah yang diterimanya itu sangat berharga dan bernilai tinggi jika dilihat dari status sosialnya, maka wajib dikeluaran khumusnya. Misalnya jika si A menerima hadiah sebuah motor yang seharga Rp.20 juta, masyarakat menilainya wajar-wajar saja. Tetapi jika ia menerima hadiah sebuah mobil yang seharga Rp.100 juta, ia wajib megeluarkan khumusnya jika masyarakat menilainya bahwa hadiah itu sangat bergengsi bagi orang seperti A.
Masalah-9: Kepada siapa menyerahkan khumus?
Hukumnya wajib membayar atau menyerahkan khumus (seperlima dari keuntungan atau kelebihan bersih, yaitu setelah digunakan untuk biaya hidup sehari-hari setelah masa satu tahun) kepada "Wali Urusan Khums" yaitu Marja' taqlid Anda masing-masing. Jelasnya adalah apabila Anda bertaklid kepada Ayatullâh Sayyid Imam 'Alî Khamene-i hf, maka Anda wajib menyerahkan khumus Anda kepada beliau, apabila si Fulan bertaklid kepada Âyatullâh Arif Bahjat hf, maka ia wajib menyerahkan khumusnya kepada Âyatullâh Arif Bahjat tersebut, orang yang bertaklid kepada Ayatullah Sayyid Ali Sistaniy hf, harus menyerahkan khumusnya kepada beliau dan begitulah seterusnya sesuai dengan fatwa kebanyakan Marâji'.
Masalah-10: Yang berhak menerima khumus
Orang-orang yang berhak menerima khumus itu telah disebutkan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an dengan jelas. Mereka adalah: 1. Allah Swt. 2. Rasulullah Saw. 3. Dzil Qurba (para Imam maksum as). 4. Anak-anak yatim (keturunan sadat yang Syi'i dan fakir). 5. Orang-orang miskin (keturunan sadat yang Syi'i). 6. Ibnu sabil (Sayyid syi'i yang kehabisan bekal di dalam perjalanan).
Masalah-11: Haqqul Imam as dan haqqussadat (sahmayn)
Tiga bagian pertama, yaitu bagian Allah Swt, Rasul-Nya dan para Imam Maksum As. itu dinamakan "Haqqul Imam" atau "saham Imam".
Sedang tiga bagian yang kedua, yaitu bagian anak-anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil, yang semuanya itu dari keturunan sadat (Bani Hasyim), dinamakan dengan "Haqqussadat" atau "saham sadat"..
Masalah-12: Pengelola khumus
Baik saham atau Haqqul Imam maupun saham atau Haqqussadat (sahmayn), pada masa sekarang ini wajib diserahkan kepada para Marja' taklid yang bersangkutan, karena merekalah yang berhak mengelolanya (karena mereka sebagai wakil-wakil Imam Zaman ajf). Sedang selain Marja' taklid tidak diperbolehkan untuk mengelolanya, kecuali dengan izin resmi dan jelas dari Marja' taklid tersebut.
Masalah-13: Haqquttasharruf wakil khumus
Seorang wakil khumus resmi dari seorang Marja' taklid, ada yang diberi wilayah untuk mengumpulkan dan mengelola harta khumus tersebut sebanyak 30 persen, ada yang diberi wewenang sebanyak 50 persen, dan ada juga yang diberi haqquttasharruf sepenuhnya, yakni sampai seratus persen. Tetapi yang terakhir ini -sesuai informasi yang saya terima- sangat sulit dan jarang sekali terjadi.
Masalah-14: Haqquttasharruf 50 persen
Apabila wakil khumus diberikan wewenang haqquttasharruf 30 persen atau sampai 50 persen, maka berarti dan biasanya hal itu merupakan haqqul Imam as. yang boleh ia gunakan -misalnya- untuk kepentingan dakwah, tablig, membangun dan mengembangkan yayasan atau madrasahnya, membantu fakir miskin Syi'ah sekalipun bukan keturunan sadat, dan lain-lain.
Sementara yang 50 persen lagi wajib ia serahkan dan ia kirimkan kepada Marja' taklid yang bersangkutan.
Jadi, sama sekali tidak boleh ia gunakan untuk apapun, jika ia hanya diberi haqquttasharruf sebanyak 50 persen.
Masalah-15: Haqquttasharruf 100 persen
Apabila wakil khumus diberikan wewenang haqquttasharruf sepenuhnya, yakni sebanyak 100 persen, maka berarti hal itu merupakan haqqul Imam as. dan juga haqqussadat. Yang 50 persen yakni yang haqqul Imam as. boleh ia gunakan sebagaimana penjelasan di atas pada masalah-14. Sedang yang 50 persen lagi, yakni haqqussadat, harus ia tasharrufkan dan ia gunakan atau ia berikan kepada tiga bagian yang kedua, yaitu untuk Yatama, Masakin dan Ibnussabil yang kesemuanya itu orang-orang keturunan sadat dan yang dianggap betul-betul memerlukannya. Dan sama sekali tidak boleh ia berikan kepada selain tiga kelompok sadat tersebut. Bahkan tidak dibolehkan pula ia gunakan untuk kepentingan dakwah, membangun yayasan, masjid, madrasah dan mengembangkannya, dan lain-lain.
Apabila -misalnya- yang haqqussadat tersebut tidak ada yang berhak menerimanya, maka wakil khumus tersebut harus segera menghubungi Marja' taklid yang bersangkutan; akan diapakan harta haqqussadat tersebut. Karena bisa jadi harta haqqussadat tersebut ditukar dengan harta haqqul Imam as.
Masalah-16: Menjadi wakil khumus
Tidak ada syarat-syarat khusus untuk menjadi wakil khumus dan untuk memperoleh surat izin resmi dari Marja' taklid yang bersangkutan, selain si wakil tersebut dituntut untuk memahami dengan baik bagaimana ia harus mengelola, menggunakan dan mentasharrufkannya. Secara otomatis ia dituntut pula untuk mengetahui dan mengontrol kondisi kehidupan orang-orang Syi'ah baik yang keturunan sadat maupun yang non sadat, sehingga ia dapat men-tasharruf-kan harta khumus yang ia terima dan ia kumpulkan tersebut sesuai dengan aturan syar'i dan sesuai pula dengan ketentuan yang diberikan oleh Marja' taklid yang bersangkutan.
Masalah-17: Wakil khumus
Apabila tidak memungkinkan bagi Anda untuk membayar atau menyerahkan uang khumus secara langsung kepada Marja' taqlid Anda, karena jauhnya tempat tinggal Anda misalnya, seperti kaum mutasyayyi'in yang tinggal di Indonesia dll, maka Anda boleh dan wajib menyerahkannya kepada wakilnya yang resmi yaitu yang telah mendapatkan surat izin dari Marja' yang bersangkutan untuk mengambil dan mengumpulkan khumus tersebut untuk nantinya diserahkan kepada beliau.
Masalah-18: Meragukan wakil khumus resmi
Apabila Anda merasa ragu; apakah seseorang yang akan Anda serahkan uang khumus itu betul-betul telah mendapatkan surat izin resmi dari Marja' taqlid Anda ataukah tidak, maka dalam hal ini hendaknya Anda memohon padanya dengan penuh hormat dan sopan agar ia bersedia memperlihatkan pada Anda surat izin tertulis dari Marja' yang bersangkutan.
Sudah tentu, jika memang ia betul-betul sebagai wakil pengumpul khumus resmi Marja' Anda, pasti ia akan menerima Anda dengan senyum dan senang hati untuk memperlihatkan surat izin tersebut pada Anda. Dan apabila ia menolak untuk memperlihatkan surat izin resmi tertulis tersebut, maka Anda bisa menghubungi Marja' taqlid Anda via telpon atau E-mail. Dan sebaiknya Anda -pada kondisi ragu seperti itu- tidak membayar khumus kepadanya.
Masalah-19: Tidak yakin khumusnya disampaikan
Apabila Anda telah atau sudah pernah menyerahkan khumus kepada seseorang, kemudian Anda merasa ragu; jangan-jangan orang yang Anda serahkan khumus itu tidak atau belum memperoleh surat izin resmi dari Marja' Anda, ataupun Anda tidak merasa yakin kalau uang khumus tersebut ia sampaikan dan ia serahkan kepada Marja' Anda, maka dalam hal ini hendaknya dengan penuh hormat dan sopan pula Anda minta tanda bukti pemberian khumus yang telah di stempel oleh Marja' Taqlid Anda. Karena biasanya dan pada umumnya, setiap orang dan setiap wakil urusan khumus yang menyerahkan harta atau uang khumus mutasyayyi'in kepada Marja' taqlid yang bersangkutan akan dicatat dengan baik dan diberikan surat tanda bukti penyerahan khumus tersebut semacam kwitansi yang telah distempel atau di tanda tangani. Apabila ia dapat membuktikan dan memperlihatkan surat tanda bukti pembayaran khumus tersebut, maka secara syar'i khumus Anda dinilai sah.
Masalah-20: Jika si Fulan bukan wakil khumus Marja' Anda
Apabila Anda merasa yakin (dengan qârinah-qârinah dan bukti-bukti yang Anda lihat atau dengar) bahwa si Fulan bukan pengumpul khumus bagi Marja' taqlid Anda, atau ia tidak menyerahkannya kepada Marja' Anda, atau ia menggunakan dan mengelola harta khumus itu tanpa memperoleh izin dari Marja' Anda, maka dalam hal ini Anda jangan menyerahkan khumus kepada orang tersebut. Kemudian apabila pada kondisi semacam itu Anda tetap menyerahkan khumus kepadanya, apakah dalam hal ini khumus Anda itu dianggap sah ataukah tidak? Kalau tidak dianggap sah, apakah Anda wajib mengulangi pembayaran khumus lagi ataukah tidak?
Masalah-21: Setiap Marja' mempunyai wakil khumus
Biasanya dan sudah menjadi maklum serta merupakan satu kemestian bahwa setiap Marja' taqlid mempunyai wakil-wakil urusan/pengumpul khumus di negara-negara yang terdapat kaum mutasyayyi'in yang bertaqlid kepada Marja' yang bersangkutan, tanpa kecuali negara kita Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa orang (bukan hanya satu orang) wakil urusan khumus, zakat, hak tasharruf dan lain-lain yang biasa dikenal sebagai Umur Hisbiyah (Hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengumpulan khumus, kafarah, zakat, pengelolaan dan penggunaannya fi sabilillah, dll sesuai dengan wewenang yang telah diberikan), yang telah memperoleh surat izin resmi dari Marja' taqlid Âyatullâh Sayyid Imâm 'Alî Khamene-i hf. Sebaiknya Anda mengetahui dan mengenal mereka. Bila Anda mendapatkan kesulitan dalam mengenal mereka, silahkan Anda layangkan surat ke alamat di atas.[]
Masalah-1: Hal-hal yang wajib dikhumusi
Ada tujuh perkara yang wajib dikeluarkan khumusnya:
1. Kelebihan bersih dari biaya hidup setahun.
2. Barang tambang.
3. Harta karun.
4. Hasil rampasan perang.
5. Mutiara yang diperoleh dengan cara menyelam.
6. Harta halal yang bercampur dengan harta haram.
7. Tanah yang dibeli oleh kafir dzimmiy dari seorang muslim.
Masalah-2: Permulaan tahun khumus
Permulaan tahun khumus bagi pegawai atau pekerja adalah tanggal pertama kali ia menerima gaji bulanan. Adapun bagi pedagang adalah ketika mulai melakukan jual-beli.
Masalah-3: Khumus tabungan
Apabila seseorang menabung uang gaji atau hasil keuntungannya untuk tujuan membeli atau membangun rumah tempat tinggalnya, atau untuk membeli tanah yang ia perlukan untuk membangun rumah, maka ketika uang terebut telah sampai masa satu tahun wajib ia kelurkan khumusnya.
Masalah-4: Khumus bahan bangunan
Apabila seseorang membeli bahan-bahan bangunan untuk membangun sebuah rumah untuk tempat tinggalnya yang layak dan sesuai dengan status sosialnya, maka ia tidak diwajibkan mengeluarkan khumusnya, walaupun ia membangun rumah tersebut secara berangsur-angsur.
Masalah-5: Khumus kendaraan dll
Kendaraan atau barang-barang lainnya yang dibeli seseorang, apabila melebihi status sosialnya, wajib dikeluarkan khumusnya.
Misalnya si A jika ia ingin membeli mobil, maka mobil yang sesuai dengan status sosialnya adalah mobil yang seharga Rp.100 juta. Tetapi jika ia membeli mobil yang harganya Rp.200 juta, maka dalam hal ini ia diwajibkan mengeluarkan khumus mobil tersebut yaitu sebanyak 20 juta rupiah (bukan 40 juta rupiah).
Masalah-6: Khumus tanah
Tanah yang dibeli seseorang untuk membangun rumah, tidak wajib dikhumusi, apabila: a). Rumah itu merupakan kebutuhannya. b). Rumah itu sesuai dengan status sosialnya. c). Tanah itu ia beli dengan uang gaji atau keuntungan usahanya pada tahun tersebut (bukan uang simpanan yang telah sampai masa satu tahun).
Adapun tanah yang ia beli untuk tujuan dijual, maka wajib ia keluarkan khumusnya apabila ia beli dengan uang gaji atau keuntungan usahanya.
Masalah-7: Khumus makanan
Bahan-bahan makanan (seperti beras, gula, teh, dll) yang dibeli dengan uang gaji atau hasil keuntungan, apabila masih tersisa setelah masa satu tahun, wajb dikeluarkan khumusnya.
Masalah-8: Khumus hadiah
Hadiah yang diterima oleh seseorang dan sesuai dengan status sosialnya, tidak wajib dikhumusi. Tetapi apabila hadiah yang diterimanya itu sangat berharga dan bernilai tinggi jika dilihat dari status sosialnya, maka wajib dikeluaran khumusnya. Misalnya jika si A menerima hadiah sebuah motor yang seharga Rp.20 juta, masyarakat menilainya wajar-wajar saja. Tetapi jika ia menerima hadiah sebuah mobil yang seharga Rp.100 juta, ia wajib megeluarkan khumusnya jika masyarakat menilainya bahwa hadiah itu sangat bergengsi bagi orang seperti A.
Masalah-9: Kepada siapa menyerahkan khumus?
Hukumnya wajib membayar atau menyerahkan khumus (seperlima dari keuntungan atau kelebihan bersih, yaitu setelah digunakan untuk biaya hidup sehari-hari setelah masa satu tahun) kepada "Wali Urusan Khums" yaitu Marja' taqlid Anda masing-masing. Jelasnya adalah apabila Anda bertaklid kepada Ayatullâh Sayyid Imam 'Alî Khamene-i hf, maka Anda wajib menyerahkan khumus Anda kepada beliau, apabila si Fulan bertaklid kepada Âyatullâh Arif Bahjat hf, maka ia wajib menyerahkan khumusnya kepada Âyatullâh Arif Bahjat tersebut, orang yang bertaklid kepada Ayatullah Sayyid Ali Sistaniy hf, harus menyerahkan khumusnya kepada beliau dan begitulah seterusnya sesuai dengan fatwa kebanyakan Marâji'.
Masalah-10: Yang berhak menerima khumus
Orang-orang yang berhak menerima khumus itu telah disebutkan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an dengan jelas. Mereka adalah: 1. Allah Swt. 2. Rasulullah Saw. 3. Dzil Qurba (para Imam maksum as). 4. Anak-anak yatim (keturunan sadat yang Syi'i dan fakir). 5. Orang-orang miskin (keturunan sadat yang Syi'i). 6. Ibnu sabil (Sayyid syi'i yang kehabisan bekal di dalam perjalanan).
Masalah-11: Haqqul Imam as dan haqqussadat (sahmayn)
Tiga bagian pertama, yaitu bagian Allah Swt, Rasul-Nya dan para Imam Maksum As. itu dinamakan "Haqqul Imam" atau "saham Imam".
Sedang tiga bagian yang kedua, yaitu bagian anak-anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil, yang semuanya itu dari keturunan sadat (Bani Hasyim), dinamakan dengan "Haqqussadat" atau "saham sadat"..
Masalah-12: Pengelola khumus
Baik saham atau Haqqul Imam maupun saham atau Haqqussadat (sahmayn), pada masa sekarang ini wajib diserahkan kepada para Marja' taklid yang bersangkutan, karena merekalah yang berhak mengelolanya (karena mereka sebagai wakil-wakil Imam Zaman ajf). Sedang selain Marja' taklid tidak diperbolehkan untuk mengelolanya, kecuali dengan izin resmi dan jelas dari Marja' taklid tersebut.
Masalah-13: Haqquttasharruf wakil khumus
Seorang wakil khumus resmi dari seorang Marja' taklid, ada yang diberi wilayah untuk mengumpulkan dan mengelola harta khumus tersebut sebanyak 30 persen, ada yang diberi wewenang sebanyak 50 persen, dan ada juga yang diberi haqquttasharruf sepenuhnya, yakni sampai seratus persen. Tetapi yang terakhir ini -sesuai informasi yang saya terima- sangat sulit dan jarang sekali terjadi.
Masalah-14: Haqquttasharruf 50 persen
Apabila wakil khumus diberikan wewenang haqquttasharruf 30 persen atau sampai 50 persen, maka berarti dan biasanya hal itu merupakan haqqul Imam as. yang boleh ia gunakan -misalnya- untuk kepentingan dakwah, tablig, membangun dan mengembangkan yayasan atau madrasahnya, membantu fakir miskin Syi'ah sekalipun bukan keturunan sadat, dan lain-lain.
Sementara yang 50 persen lagi wajib ia serahkan dan ia kirimkan kepada Marja' taklid yang bersangkutan.
Jadi, sama sekali tidak boleh ia gunakan untuk apapun, jika ia hanya diberi haqquttasharruf sebanyak 50 persen.
Masalah-15: Haqquttasharruf 100 persen
Apabila wakil khumus diberikan wewenang haqquttasharruf sepenuhnya, yakni sebanyak 100 persen, maka berarti hal itu merupakan haqqul Imam as. dan juga haqqussadat. Yang 50 persen yakni yang haqqul Imam as. boleh ia gunakan sebagaimana penjelasan di atas pada masalah-14. Sedang yang 50 persen lagi, yakni haqqussadat, harus ia tasharrufkan dan ia gunakan atau ia berikan kepada tiga bagian yang kedua, yaitu untuk Yatama, Masakin dan Ibnussabil yang kesemuanya itu orang-orang keturunan sadat dan yang dianggap betul-betul memerlukannya. Dan sama sekali tidak boleh ia berikan kepada selain tiga kelompok sadat tersebut. Bahkan tidak dibolehkan pula ia gunakan untuk kepentingan dakwah, membangun yayasan, masjid, madrasah dan mengembangkannya, dan lain-lain.
Apabila -misalnya- yang haqqussadat tersebut tidak ada yang berhak menerimanya, maka wakil khumus tersebut harus segera menghubungi Marja' taklid yang bersangkutan; akan diapakan harta haqqussadat tersebut. Karena bisa jadi harta haqqussadat tersebut ditukar dengan harta haqqul Imam as.
Masalah-16: Menjadi wakil khumus
Tidak ada syarat-syarat khusus untuk menjadi wakil khumus dan untuk memperoleh surat izin resmi dari Marja' taklid yang bersangkutan, selain si wakil tersebut dituntut untuk memahami dengan baik bagaimana ia harus mengelola, menggunakan dan mentasharrufkannya. Secara otomatis ia dituntut pula untuk mengetahui dan mengontrol kondisi kehidupan orang-orang Syi'ah baik yang keturunan sadat maupun yang non sadat, sehingga ia dapat men-tasharruf-kan harta khumus yang ia terima dan ia kumpulkan tersebut sesuai dengan aturan syar'i dan sesuai pula dengan ketentuan yang diberikan oleh Marja' taklid yang bersangkutan.
Masalah-17: Wakil khumus
Apabila tidak memungkinkan bagi Anda untuk membayar atau menyerahkan uang khumus secara langsung kepada Marja' taqlid Anda, karena jauhnya tempat tinggal Anda misalnya, seperti kaum mutasyayyi'in yang tinggal di Indonesia dll, maka Anda boleh dan wajib menyerahkannya kepada wakilnya yang resmi yaitu yang telah mendapatkan surat izin dari Marja' yang bersangkutan untuk mengambil dan mengumpulkan khumus tersebut untuk nantinya diserahkan kepada beliau.
Masalah-18: Meragukan wakil khumus resmi
Apabila Anda merasa ragu; apakah seseorang yang akan Anda serahkan uang khumus itu betul-betul telah mendapatkan surat izin resmi dari Marja' taqlid Anda ataukah tidak, maka dalam hal ini hendaknya Anda memohon padanya dengan penuh hormat dan sopan agar ia bersedia memperlihatkan pada Anda surat izin tertulis dari Marja' yang bersangkutan.
Sudah tentu, jika memang ia betul-betul sebagai wakil pengumpul khumus resmi Marja' Anda, pasti ia akan menerima Anda dengan senyum dan senang hati untuk memperlihatkan surat izin tersebut pada Anda. Dan apabila ia menolak untuk memperlihatkan surat izin resmi tertulis tersebut, maka Anda bisa menghubungi Marja' taqlid Anda via telpon atau E-mail. Dan sebaiknya Anda -pada kondisi ragu seperti itu- tidak membayar khumus kepadanya.
Masalah-19: Tidak yakin khumusnya disampaikan
Apabila Anda telah atau sudah pernah menyerahkan khumus kepada seseorang, kemudian Anda merasa ragu; jangan-jangan orang yang Anda serahkan khumus itu tidak atau belum memperoleh surat izin resmi dari Marja' Anda, ataupun Anda tidak merasa yakin kalau uang khumus tersebut ia sampaikan dan ia serahkan kepada Marja' Anda, maka dalam hal ini hendaknya dengan penuh hormat dan sopan pula Anda minta tanda bukti pemberian khumus yang telah di stempel oleh Marja' Taqlid Anda. Karena biasanya dan pada umumnya, setiap orang dan setiap wakil urusan khumus yang menyerahkan harta atau uang khumus mutasyayyi'in kepada Marja' taqlid yang bersangkutan akan dicatat dengan baik dan diberikan surat tanda bukti penyerahan khumus tersebut semacam kwitansi yang telah distempel atau di tanda tangani. Apabila ia dapat membuktikan dan memperlihatkan surat tanda bukti pembayaran khumus tersebut, maka secara syar'i khumus Anda dinilai sah.
Masalah-20: Jika si Fulan bukan wakil khumus Marja' Anda
Apabila Anda merasa yakin (dengan qârinah-qârinah dan bukti-bukti yang Anda lihat atau dengar) bahwa si Fulan bukan pengumpul khumus bagi Marja' taqlid Anda, atau ia tidak menyerahkannya kepada Marja' Anda, atau ia menggunakan dan mengelola harta khumus itu tanpa memperoleh izin dari Marja' Anda, maka dalam hal ini Anda jangan menyerahkan khumus kepada orang tersebut. Kemudian apabila pada kondisi semacam itu Anda tetap menyerahkan khumus kepadanya, apakah dalam hal ini khumus Anda itu dianggap sah ataukah tidak? Kalau tidak dianggap sah, apakah Anda wajib mengulangi pembayaran khumus lagi ataukah tidak?
Masalah-21: Setiap Marja' mempunyai wakil khumus
Biasanya dan sudah menjadi maklum serta merupakan satu kemestian bahwa setiap Marja' taqlid mempunyai wakil-wakil urusan/pengumpul khumus di negara-negara yang terdapat kaum mutasyayyi'in yang bertaqlid kepada Marja' yang bersangkutan, tanpa kecuali negara kita Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa orang (bukan hanya satu orang) wakil urusan khumus, zakat, hak tasharruf dan lain-lain yang biasa dikenal sebagai Umur Hisbiyah (Hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengumpulan khumus, kafarah, zakat, pengelolaan dan penggunaannya fi sabilillah, dll sesuai dengan wewenang yang telah diberikan), yang telah memperoleh surat izin resmi dari Marja' taqlid Âyatullâh Sayyid Imâm 'Alî Khamene-i hf. Sebaiknya Anda mengetahui dan mengenal mereka. Bila Anda mendapatkan kesulitan dalam mengenal mereka, silahkan Anda layangkan surat ke alamat di atas.[]
Kamis, 06 Mei 2010
hukum-hukum mayit
Mengkafani Mayat
1. Cara Mengkafani Mayat : Mengkafani mayat hukumnya fardhu kifayah dan kafan harus terdiri dari tiga helai kain ; mi'zar ( kain yang menutupi antara pusar dan lutut), qomish ( kain yang menutupi antara dua bahu sampai betis ) dan izar ( kain yang menutupi seluruh badan ).
2. Syarat-syarat kain kafan : a. Kain yang mubah ( tidak boleh menggunakan kain milik orang lain kecuali kalau diizinkan), b. Kain yang suci ( tidak boleh menggunakan kain yang terkena najis atau terbuat dari barang najis, seperti kulit bangkai ), c. Kain kafan tidak terbuat dari sutra, walaupun mayat itu wanita atau anak kecil, d. Kain kafan tidak terbuat kulit binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya.
Tahnith Mayat
Men-tahnith mayat hukumnya fardhu kifayah, baik mayat itu anak kecil atau besar. Tahnith mayat dilakukan setelah memandikan.
Tahnith adalah mengusapkan kapur barus di tujuh anggota sujud ( dahi, perut kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari telapak kaki ).
Menshalati Maya
Menshalati mayat muslim hukumnya fardhu kifayah dan tidak boleh menshalati mayat kafir.
a. Cara Shalat Mayat adalah setelah niat bertakbir lima kali; setelah takbir pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah takbir kedua membaca shalawat. Setelah takbir ketiga mendoakan kaum muslimin dan muslimat, dan mukminin dan mukminat. Setelah takbir keempat mendoakan mayat dan kemudian takbir kelima sebagai penutup shalat.
b. Dalam pelaksanaan shalat mayat tidak ada azan, iqamat, ruku', sujud, tasyahhud dan salam.
Syarat-syarat Shalat Mayat.
1. Niat.
2. Menentukan mayat yang akan dishalati, misalnya shalat mayat ini.
3. Menghadap kiblat.
4. Shalat sambil berdiri
5. Meletakan mayat didepan orang yang shalat dengan posisi terlentang di atas punggungnya dan kepala mayat terletak di sebelah kanan orang yang shalat.
6. Antara orang yang shalat dengan mayat tidak ada penghalang.
7. Jarak antara orang yang shalat dengan mayat tidak terlalu jauh.
8. Salah satu diantara keduanya tidak lebih tinggi posisinya atau lebih rendah.
9. Shalat dilakukan setelah memandikan, mengkafani dan men-tahnith.
Dalam pelaksanaan shalat mayat tidak disyaratkan suci dari hadas (berwudhu).
Menguburkan Mayat
Menguburkan mayat muslim hukumnya fardhu kifayah. Caranya adalah meletakan badannya di dalam lubang kubur sambil menghadap kiblat dengan berbaring di atas samping kanan dan kemudian menutupinya dengan tanah sehingga aman dari binatang buas dan baunya tidak tercium oleh manusia.
Shalat Jenazah
Shalat jenaza hukumnya wajib kifayah bagi setiap muslim. Apabila telah ada seorang muslim yang melakukan shalat jenazah untuknya, maka gugurlah kewajiban itu menshalatinya bagi yang lain. Shalat jenazah harus dilakukan dengan niat qurbatan ilallah (mendekatkan diri pada Allah).
Tata Cara Shalat Jenazah
Shalat jenazah terdiri dari lima takbir. Pelaksanaannya, setelah takbir pertama bacalah dua kalimat syahadat. Setelah takbir kedua, bacalah shalawat kepada Rasulullah Saww. Setelah takbir ketiga bacalah doa untuk kaum muslimin. Setelah takbir keempat, bacalah doa khusus untuk jenazah, kemudian bacalah takbir kelima sebagai penutup shalat jenazah.
Secara ringkas, cara pelaksanaan shalat jenazah tersebut adalah:
Setelah niat dan menentukan (nama dan jenis kelamin) jenazah yang akan dishalatkannya, maka lakukanlah serangkaian bacaan dan amalan berikut ini,
Takbir pertama,
(Allah Mahabesar),aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Takbir kedua,
(Allah Mahabesar), ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad Saww. dan keluarga Muhammad.
Takbir Ketiga,
(Allah Mahabesar), Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kaum mukmini laki-laki dan kaum mukmin perempuan.
Takbir Kempat,
(Allah Mahabesar), Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan jenazah ini.
Takbir kelima, "Allahu Akbar" dan selesailah shalat jenazah tersebut.
Hukum-hukum Menguburkan Mayat
1. Hukum menguburkan mayat Muslim adalah wajib kifayah.
Yang dimaksud menguburkan ialah menyembunyikan mayat di dalam lubang tanah. Oleh karena itu, menyembunyikannya di dalam tumpukan tanah tidak sah. Lubang kubur itu hendaknya dapat menjaga jasad mayat dari binatang buas dan baunya tidak menyebar ke luar.
2. Mayat yang mati di lautan, jika tidak bisa diantar ke daratan, maka setelah dimandikan, dikafani dan dishalati, diletakkan di atas papan yang dibebani barang yang berat kemudian dibuang ke laut.
3. Posisi mayat ketika dikuburkan menghadap kiblat, yakni membaringkannya ke sebelah kanan.
4. Biaya penguburan diambil dari uang warisan sebelum dibagikan.
5. Anggota tubuh mayat yang terpisah hendaknya dikuburkan bersama dalam satu lubang.
6. Jika seseorang mati di dalam sumur dan tidak bisa dikeluarkan, juga tidak bisa dipalingkan ke kiblat, maka dibiarkan di dalam sumur saja, lalu sumur itu ditutup sehingga menjadi kuburannya.
7. Menguburkan mayat tidak boleh di tanah milik orang lain.
8. Mayat kafir tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. Demikian pula tidak boleh menguburkan mayat Muslim di pekuburan kaum kafir.
Hal-hal yang Disunahkan dalam Penguburan.
1. Kedalaman kuburan sesuai dengan tinggi badan si mayat.
2. Membuat lubang lahad di tanah yang keras (yaitu membuat lubang seukuran mayat di dinding kuburan yang mengarah ke kiblat) atau syaq di tanah yang lentur (membuat lubang seukuran mayat di dalam lubang kuburan).
3. Sebelum dikuburkan di dalam kuburan, mayat laki-laki hendaknya diletakkan pada arah kakinya, sedangkan mayat perempuan pada arah kiblat. 4. Hendaknya mayat dikuburkan tidak sekaligus.
5. Ikatan-ikatan kain kafan dilepas setelah diletakkan di dalam kuburan.
6. Bagian mukanya dibuka dan pipinya menempel ke tanah dan punggungnya disanggah dengan bantal dari tanah agar tidak terlentang badannya.
7. Orang yang turun ke bawah kuburan hendaknya bersuci, kepalanya terbuka dan kancingnya terbuka.
8. Selain keluarga yang muhrim hendaknya melemparkan dengan punggung telapak tangannya.
9. Mentalqininya dengan akidah-akidah yang hak setelah diletakkan di dalam kuburan dan sebelum diuruk.
10. Meninggikan kuburan setinggi empat jari rapat atau renggang.
11. Mencipratkan air di atas kuburannya dari kepala sampai kaki.
12. Meletakkan tangan di atas kuburan dengan merenggangkan jari-jari sambil menekan, dan membacakan surah Al-Qadr tujuh kali serta memintakan ampun untuknya.
1. Cara Mengkafani Mayat : Mengkafani mayat hukumnya fardhu kifayah dan kafan harus terdiri dari tiga helai kain ; mi'zar ( kain yang menutupi antara pusar dan lutut), qomish ( kain yang menutupi antara dua bahu sampai betis ) dan izar ( kain yang menutupi seluruh badan ).
2. Syarat-syarat kain kafan : a. Kain yang mubah ( tidak boleh menggunakan kain milik orang lain kecuali kalau diizinkan), b. Kain yang suci ( tidak boleh menggunakan kain yang terkena najis atau terbuat dari barang najis, seperti kulit bangkai ), c. Kain kafan tidak terbuat dari sutra, walaupun mayat itu wanita atau anak kecil, d. Kain kafan tidak terbuat kulit binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya.
Tahnith Mayat
Men-tahnith mayat hukumnya fardhu kifayah, baik mayat itu anak kecil atau besar. Tahnith mayat dilakukan setelah memandikan.
Tahnith adalah mengusapkan kapur barus di tujuh anggota sujud ( dahi, perut kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari telapak kaki ).
Menshalati Maya
Menshalati mayat muslim hukumnya fardhu kifayah dan tidak boleh menshalati mayat kafir.
a. Cara Shalat Mayat adalah setelah niat bertakbir lima kali; setelah takbir pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah takbir kedua membaca shalawat. Setelah takbir ketiga mendoakan kaum muslimin dan muslimat, dan mukminin dan mukminat. Setelah takbir keempat mendoakan mayat dan kemudian takbir kelima sebagai penutup shalat.
b. Dalam pelaksanaan shalat mayat tidak ada azan, iqamat, ruku', sujud, tasyahhud dan salam.
Syarat-syarat Shalat Mayat.
1. Niat.
2. Menentukan mayat yang akan dishalati, misalnya shalat mayat ini.
3. Menghadap kiblat.
4. Shalat sambil berdiri
5. Meletakan mayat didepan orang yang shalat dengan posisi terlentang di atas punggungnya dan kepala mayat terletak di sebelah kanan orang yang shalat.
6. Antara orang yang shalat dengan mayat tidak ada penghalang.
7. Jarak antara orang yang shalat dengan mayat tidak terlalu jauh.
8. Salah satu diantara keduanya tidak lebih tinggi posisinya atau lebih rendah.
9. Shalat dilakukan setelah memandikan, mengkafani dan men-tahnith.
Dalam pelaksanaan shalat mayat tidak disyaratkan suci dari hadas (berwudhu).
Menguburkan Mayat
Menguburkan mayat muslim hukumnya fardhu kifayah. Caranya adalah meletakan badannya di dalam lubang kubur sambil menghadap kiblat dengan berbaring di atas samping kanan dan kemudian menutupinya dengan tanah sehingga aman dari binatang buas dan baunya tidak tercium oleh manusia.
Shalat Jenazah
Shalat jenaza hukumnya wajib kifayah bagi setiap muslim. Apabila telah ada seorang muslim yang melakukan shalat jenazah untuknya, maka gugurlah kewajiban itu menshalatinya bagi yang lain. Shalat jenazah harus dilakukan dengan niat qurbatan ilallah (mendekatkan diri pada Allah).
Tata Cara Shalat Jenazah
Shalat jenazah terdiri dari lima takbir. Pelaksanaannya, setelah takbir pertama bacalah dua kalimat syahadat. Setelah takbir kedua, bacalah shalawat kepada Rasulullah Saww. Setelah takbir ketiga bacalah doa untuk kaum muslimin. Setelah takbir keempat, bacalah doa khusus untuk jenazah, kemudian bacalah takbir kelima sebagai penutup shalat jenazah.
Secara ringkas, cara pelaksanaan shalat jenazah tersebut adalah:
Setelah niat dan menentukan (nama dan jenis kelamin) jenazah yang akan dishalatkannya, maka lakukanlah serangkaian bacaan dan amalan berikut ini,
Takbir pertama,
(Allah Mahabesar),aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Takbir kedua,
(Allah Mahabesar), ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad Saww. dan keluarga Muhammad.
Takbir Ketiga,
(Allah Mahabesar), Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kaum mukmini laki-laki dan kaum mukmin perempuan.
Takbir Kempat,
(Allah Mahabesar), Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan jenazah ini.
Takbir kelima, "Allahu Akbar" dan selesailah shalat jenazah tersebut.
Hukum-hukum Menguburkan Mayat
1. Hukum menguburkan mayat Muslim adalah wajib kifayah.
Yang dimaksud menguburkan ialah menyembunyikan mayat di dalam lubang tanah. Oleh karena itu, menyembunyikannya di dalam tumpukan tanah tidak sah. Lubang kubur itu hendaknya dapat menjaga jasad mayat dari binatang buas dan baunya tidak menyebar ke luar.
2. Mayat yang mati di lautan, jika tidak bisa diantar ke daratan, maka setelah dimandikan, dikafani dan dishalati, diletakkan di atas papan yang dibebani barang yang berat kemudian dibuang ke laut.
3. Posisi mayat ketika dikuburkan menghadap kiblat, yakni membaringkannya ke sebelah kanan.
4. Biaya penguburan diambil dari uang warisan sebelum dibagikan.
5. Anggota tubuh mayat yang terpisah hendaknya dikuburkan bersama dalam satu lubang.
6. Jika seseorang mati di dalam sumur dan tidak bisa dikeluarkan, juga tidak bisa dipalingkan ke kiblat, maka dibiarkan di dalam sumur saja, lalu sumur itu ditutup sehingga menjadi kuburannya.
7. Menguburkan mayat tidak boleh di tanah milik orang lain.
8. Mayat kafir tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. Demikian pula tidak boleh menguburkan mayat Muslim di pekuburan kaum kafir.
Hal-hal yang Disunahkan dalam Penguburan.
1. Kedalaman kuburan sesuai dengan tinggi badan si mayat.
2. Membuat lubang lahad di tanah yang keras (yaitu membuat lubang seukuran mayat di dinding kuburan yang mengarah ke kiblat) atau syaq di tanah yang lentur (membuat lubang seukuran mayat di dalam lubang kuburan).
3. Sebelum dikuburkan di dalam kuburan, mayat laki-laki hendaknya diletakkan pada arah kakinya, sedangkan mayat perempuan pada arah kiblat. 4. Hendaknya mayat dikuburkan tidak sekaligus.
5. Ikatan-ikatan kain kafan dilepas setelah diletakkan di dalam kuburan.
6. Bagian mukanya dibuka dan pipinya menempel ke tanah dan punggungnya disanggah dengan bantal dari tanah agar tidak terlentang badannya.
7. Orang yang turun ke bawah kuburan hendaknya bersuci, kepalanya terbuka dan kancingnya terbuka.
8. Selain keluarga yang muhrim hendaknya melemparkan dengan punggung telapak tangannya.
9. Mentalqininya dengan akidah-akidah yang hak setelah diletakkan di dalam kuburan dan sebelum diuruk.
10. Meninggikan kuburan setinggi empat jari rapat atau renggang.
11. Mencipratkan air di atas kuburannya dari kepala sampai kaki.
12. Meletakkan tangan di atas kuburan dengan merenggangkan jari-jari sambil menekan, dan membacakan surah Al-Qadr tujuh kali serta memintakan ampun untuknya.
Minggu, 18 April 2010
Ilmu Fiqh
DEFINISI ILMU FIQH
Ilmu Fiqih: ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fiqh ini adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syariah, agar dapat diketahui mana yang diwajibkan, disunahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta mana yang batal (tidak sah). Fiqh dengan syariat itu berbeda, kalau syariah itu merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan hadist, maka fiqh itu merupakan hasil pemahaman dan interpretasi mujtahid terhadap peristiwa yang hukumnya tidak ditemukan di dalam keduanya, kedua istilah ini dalam bahasa non-Arabnya disebut juga sebagai ‘ Hukum Islam’ atau “Islamic Law’
Dalam bahasa Arab, secara harfiah fiqih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fiqih secara terminologi yaitu fiqih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu fiqih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah.
Fiqih atau fiqh, adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.Beberapa ulama fiqih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.
Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia untuk menguasai ilmu, al-Quran juga menjadi sebagai bukti adanya ilmu fiqh, seperti banyak tecantum pada ayat-ayat al-Quran. Pada surat al-An’am ayat 98: “Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, maka bagimu ada tempat menetap dan simpanan, sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui”.
Fiqih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syara’, baik yang furu’ maupun juz’i, dari dalil-dalilnya yang terperinci seperti hukum bersuci, haid, nifas, shalat, puasa, radha’ (persusuan), nikah, talak, dan seterusnya yang dikenal olek kaum muslimin dengan nama ilmu fikih. Ilmu fiqih secara konvesional terdiri dari:
1) Fiqh ‘Ibadat : Fiqh tentang persolan-persoalan ibadah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
2) Fiqh Munakahat : Fiqh tentang perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti waris dan hibah.
3) Fiqh Mu’amalat : Fiqh tentang hubungan perdata
4) Fiqh Jinayat : Fiqih tentang tindak pidana dan hukumnya.
Dasar ilmu fiqh :
1) Al-Quran
2) Sunnah
3) Ijma’
4) Akal
Fungsi ilmu fiqh
1) Hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah)
2) Hubungan antara manusia dengan dirinya
3) Hubungan antara manusia dengan manusia
4) Hubungan antara manusia dengan benda (harta)
5) Hubungan antara manusia dengan pemikir (ideologi)
Hikmah Fiqh
a) Mempermudah hidup
b) Dapat mengetahui hukum-hukum secara jelas
c) Mengatur masalah ibadah hunungan dengan Allah, sesama manusia, rumah tangga, jual beli, bentuk pemerintahan
d) Dapat memberi keteraturan dalam keberlangsungan hidup manusia
Ilmu Fiqih: ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fiqh ini adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syariah, agar dapat diketahui mana yang diwajibkan, disunahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta mana yang batal (tidak sah). Fiqh dengan syariat itu berbeda, kalau syariah itu merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan hadist, maka fiqh itu merupakan hasil pemahaman dan interpretasi mujtahid terhadap peristiwa yang hukumnya tidak ditemukan di dalam keduanya, kedua istilah ini dalam bahasa non-Arabnya disebut juga sebagai ‘ Hukum Islam’ atau “Islamic Law’
Dalam bahasa Arab, secara harfiah fiqih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fiqih secara terminologi yaitu fiqih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu fiqih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah.
Fiqih atau fiqh, adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.Beberapa ulama fiqih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.
Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia untuk menguasai ilmu, al-Quran juga menjadi sebagai bukti adanya ilmu fiqh, seperti banyak tecantum pada ayat-ayat al-Quran. Pada surat al-An’am ayat 98: “Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, maka bagimu ada tempat menetap dan simpanan, sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui”.
Fiqih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syara’, baik yang furu’ maupun juz’i, dari dalil-dalilnya yang terperinci seperti hukum bersuci, haid, nifas, shalat, puasa, radha’ (persusuan), nikah, talak, dan seterusnya yang dikenal olek kaum muslimin dengan nama ilmu fikih. Ilmu fiqih secara konvesional terdiri dari:
1) Fiqh ‘Ibadat : Fiqh tentang persolan-persoalan ibadah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
2) Fiqh Munakahat : Fiqh tentang perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti waris dan hibah.
3) Fiqh Mu’amalat : Fiqh tentang hubungan perdata
4) Fiqh Jinayat : Fiqih tentang tindak pidana dan hukumnya.
Dasar ilmu fiqh :
1) Al-Quran
2) Sunnah
3) Ijma’
4) Akal
Fungsi ilmu fiqh
1) Hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah)
2) Hubungan antara manusia dengan dirinya
3) Hubungan antara manusia dengan manusia
4) Hubungan antara manusia dengan benda (harta)
5) Hubungan antara manusia dengan pemikir (ideologi)
Hikmah Fiqh
a) Mempermudah hidup
b) Dapat mengetahui hukum-hukum secara jelas
c) Mengatur masalah ibadah hunungan dengan Allah, sesama manusia, rumah tangga, jual beli, bentuk pemerintahan
d) Dapat memberi keteraturan dalam keberlangsungan hidup manusia
Ilmu Fiqh
DEFINISI ILMU FIQH
Ilmu Fiqih: ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fiqh ini adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syariah, agar dapat diketahui mana yang diwajibkan, disunahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta mana yang batal (tidak sah). Fiqh dengan syariat itu berbeda, kalau syariah itu merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan hadist, maka fiqh itu merupakan hasil pemahaman dan interpretasi mujtahid terhadap peristiwa yang hukumnya tidak ditemukan di dalam keduanya, kedua istilah ini dalam bahasa non-Arabnya disebut juga sebagai ‘ Hukum Islam’ atau “Islamic Law’
Dalam bahasa Arab, secara harfiah fiqih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fiqih secara terminologi yaitu fiqih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu fiqih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah.
Fiqih atau fiqh, adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.Beberapa ulama fiqih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.
Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia untuk menguasai ilmu, al-Quran juga menjadi sebagai bukti adanya ilmu fiqh, seperti banyak tecantum pada ayat-ayat al-Quran. Pada surat al-An’am ayat 98: “Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, maka bagimu ada tempat menetap dan simpanan, sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui”.
Fiqih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syara’, baik yang furu’ maupun juz’i, dari dalil-dalilnya yang terperinci seperti hukum bersuci, haid, nifas, shalat, puasa, radha’ (persusuan), nikah, talak, dan seterusnya yang dikenal olek kaum muslimin dengan nama ilmu fikih. Ilmu fiqih secara konvesional terdiri dari:
1) Fiqh ‘Ibadat : Fiqh tentang persolan-persoalan ibadah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
2) Fiqh Munakahat : Fiqh tentang perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti waris dan hibah.
3) Fiqh Mu’amalat : Fiqh tentang hubungan perdata
4) Fiqh Jinayat : Fiqih tentang tindak pidana dan hukumnya.
Dasar ilmu fiqh :
1) Al-Quran
2) Sunnah
3) Ijma’
4) Akal
Fungsi ilmu fiqh
1) Hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah)
2) Hubungan antara manusia dengan dirinya
3) Hubungan antara manusia dengan manusia
4) Hubungan antara manusia dengan benda (harta)
5) Hubungan antara manusia dengan pemikir (ideologi)
Hikmah Fiqh
a) Mempermudah hidup
b) Dapat mengetahui hukum-hukum secara jelas
c) Mengatur masalah ibadah hunungan dengan Allah, sesama manusia, rumah tangga, jual beli, bentuk pemerintahan
d) Dapat memberi keteraturan dalam keberlangsungan hidup manusia
Ilmu Fiqih: ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fiqh ini adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syariah, agar dapat diketahui mana yang diwajibkan, disunahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta mana yang batal (tidak sah). Fiqh dengan syariat itu berbeda, kalau syariah itu merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan hadist, maka fiqh itu merupakan hasil pemahaman dan interpretasi mujtahid terhadap peristiwa yang hukumnya tidak ditemukan di dalam keduanya, kedua istilah ini dalam bahasa non-Arabnya disebut juga sebagai ‘ Hukum Islam’ atau “Islamic Law’
Dalam bahasa Arab, secara harfiah fiqih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fiqih secara terminologi yaitu fiqih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu fiqih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah.
Fiqih atau fiqh, adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.Beberapa ulama fiqih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.
Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia untuk menguasai ilmu, al-Quran juga menjadi sebagai bukti adanya ilmu fiqh, seperti banyak tecantum pada ayat-ayat al-Quran. Pada surat al-An’am ayat 98: “Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, maka bagimu ada tempat menetap dan simpanan, sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui”.
Fiqih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syara’, baik yang furu’ maupun juz’i, dari dalil-dalilnya yang terperinci seperti hukum bersuci, haid, nifas, shalat, puasa, radha’ (persusuan), nikah, talak, dan seterusnya yang dikenal olek kaum muslimin dengan nama ilmu fikih. Ilmu fiqih secara konvesional terdiri dari:
1) Fiqh ‘Ibadat : Fiqh tentang persolan-persoalan ibadah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
2) Fiqh Munakahat : Fiqh tentang perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti waris dan hibah.
3) Fiqh Mu’amalat : Fiqh tentang hubungan perdata
4) Fiqh Jinayat : Fiqih tentang tindak pidana dan hukumnya.
Dasar ilmu fiqh :
1) Al-Quran
2) Sunnah
3) Ijma’
4) Akal
Fungsi ilmu fiqh
1) Hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah)
2) Hubungan antara manusia dengan dirinya
3) Hubungan antara manusia dengan manusia
4) Hubungan antara manusia dengan benda (harta)
5) Hubungan antara manusia dengan pemikir (ideologi)
Hikmah Fiqh
a) Mempermudah hidup
b) Dapat mengetahui hukum-hukum secara jelas
c) Mengatur masalah ibadah hunungan dengan Allah, sesama manusia, rumah tangga, jual beli, bentuk pemerintahan
d) Dapat memberi keteraturan dalam keberlangsungan hidup manusia
Langganan:
Postingan (Atom)

